in

Antisipasi Hoaks dan Isu SARA Jelang Pilkada, Polri Kerahkan Kekuatan Siber

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasito mengatakan, kepolisian juga mengantisipasi adanya pelanggaran pidana melalui media sosial menjelang Pilkada Serentak 2018.

Seperti yang terjadi pada Pilkada 2017, dunia maya menjadi salah satu wadah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya dengan menyebarluaskan ujaran kebencian, hoaks, dan konten berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Untuk antisipasi SARA, dengan dibentuknya Biro Multimedia di Humas, dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, kami harap paling tidak bisa mereduksi, mengurangi,” ujar Setyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

NYIMAK YANG INI JUGA :  Lima Tim Top Tak Menang di Laga Awal, Belgia Bagaimana?

Setyo mengatakan, penggunaan internet di Indonesia luar biasa. Jumlah pengguna yang terdeteksi sebanyak 131 juta orang. Jumlah ini bisa jadi lebih besar jika satu orang memiliki lebih dari satu akun.

Polri juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membendung penyebaran kejahatan di dunia maya.

“Ketika masyarakat dapat hal yamg akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat laporkan ke kepolisian terdekat,” kata Setyo.

NYIMAK YANG INI JUGA :  Mengingat kembali kasus puisi Sukmawati hingga akhirnya dihentikan

Setyo mengatakan, dalam waktu dekat, Polri berencana membentuk unit Direktorat Tindak Pidana Ainer di setiap Polda.

Selain itu, untuk menangkal isu hoaks maupun konten negatif di media sosial, maka Biro Multimedia seperti di Divisi Humas Polri akan ditempatkan pula di masing-masing Polda.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, potensi kerawanan keamanan jelang Pilkada Serentak 2018 dimulai sejak pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Kemudian, dilanjutkan dengan rangkaian kampanye.

NYIMAK YANG INI JUGA :  Puting Beliung Terjang Lima Daerah di Aceh

Saat itu, kata Tito, masyarakat mulai terpecah karena dukungan politiknya.

Pada tahapan kampanye, Polri mengantisipasi adanya gesekan antar-pendukung, politik uang, manuver politik petahana, serta kampanye hitam dengan isu SARA atau hoaks.

Demikian pula ketika pasangan calon terpilih sudah disahkan, ancaman gangguan keamanan belum tentu langsung hilang.

Tito mengatakan, masih ada kemungkinan penolakan pengesahan tersebut disertai dengan pengerahan massa.

Sumber artikel : Kompascom
Keterangan Gambar : Ilustrasi / Istimewa

Bagikan

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading…

Komentar

komentar