in

Cabut Aturan Taksi Online, Driver Potong Gundul

Puluhan driver transportasi online menggelar syukuran atas dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 tahun 2017 oleh Mahkamah Agung (MA). Wujud syukur pun diperlihatkan dengan menggelar doa bersama. Salah satu dari mereka juga menjalankan nazar berupa cukur gundul.

Puluhan driver ojek online roda dua maupun roda empat berkumpul di pelataran parkir sebuah swalayan di Jalan Margorejo, Kota Surabaya. Mereka menggelar syukuran atas dikabulkannya gugatan Permenhub nomor 108 tahun 2017 yang dicabut oleh MA.

MA mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi.

Atas keberhasilan ini, salah satu ketiga penggugat tersebut, yaitu Daniel beserta satu rekan driver online lainnya mencukur gundul rambut mereka.

“Ya setelah melewati perjuangan berliku-liku dan berpeluh keringat bercucuran, hari ini, kami syukuran atas dikabulkannya gugatan yang kami layangkan ke MA terkait Permenhub 108 Tahun 2017,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (13/9/2018).

Padahal sebelumnya Daniel sempat mengaku pesimis gugatannya bakal dikabulkan MA sebab ia tidak berpengalaman dalam mengajukan gugatan ke MA.

“Kami sebenarnya pesimis, karena belum pernah berurusan dengan MA. Apalagi setelah gugatan itu belum dapat kabar sama sekali. Tiba-tiba kemarin seperti disambar petir ada kabar begitu,” ujarnya.

Namun Daniel menegaskan, atas dikabulkannya gugatan oleh MA tersebut, ia mengimbau kepada seluruh driver online yang ada di Indonesia agar tidak larut dalam euforia atas keputusan MA untuk membatalkan sejumlah pasal dalam Permenhub tersebut.

“Perjuangan masih panjang. Teman-teman R2 (roda dua) masih belum dipayungi hukum, dan kelanjutan revisi peraturan ini apakah akan berpihak kepada kita sebagai driver online juga masih belum jelas,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan gugatan atas Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. “Menyatakan Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum,” demikian lansir panitera MA dalam website-nya, Rabu (12/9/2018).

MA menyatakan Permenhub di atas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Sumber: Detik

Bagikan
Loading...

Comments

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading…

0

Komentar

komentar