Updatebanget.id – Indonesia, Brunei, dan Malaysia bersama-sama menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan dalam upaya untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza, khususnya di tengah agresi militer Israel terhadap Palestina. Seruan ini dikeluarkan oleh ketiga negara tersebut saat menghadiri pertemuan puncak dua hari forum APEC Economic Leaders’ Golden Gate Declaration di San Francisco pada Jumat (17/11) waktu setempat.
Dalam pernyataan bersama, ketiga negara tersebut menekankan pentingnya gencatan senjata yang dapat memberikan dampak positif dalam menghentikan permusuhan di Gaza. Pernyataan tersebut juga mencerminkan sikap yang lebih adil dan bijak dalam menanggapi situasi Gaza, sekaligus mengacu pada Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Islam Arab mengenai Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina.
“Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang dan konflik di seluruh dunia. Kami menggarisbawahi bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Meskipun dalam pertemuan APEC Economic Leaders’ Meeting ke-30 terjadi perbedaan pendapat mengenai situasi di Ukraina dan Gaza, para pemimpin APEC, termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat, tidak secara eksplisit menyebutkan konflik apa pun dalam diskusi mereka. Pernyataan dari ketua APEC menyebutkan bahwa pertukaran pandangan hanya berfokus pada krisis yang sedang berlangsung di Gaza.
Oleh sebab itu, melalui pernyataan tertulis bersama tersebut, Indonesia, Brunei dan Malaysia turut menyoroti pentingnya penyediaan bantuan untuk kebutuhan warga sipil di Gaza sesegera mungkin.
“Kami juga menggarisbawahi perlunya penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh Jalur Gaza secara segera, berkelanjutan, memadai dan tanpa hambatan,” lanjut bunyi pernyataan itu.
“Kami menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan cara-cara damai, berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, termasuk Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/ES-10/L.25 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2712 dan sesuai dengan hukum internasional, berdasarkan solusi dua Negara, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.”
